Kebijakan &strategi Pembangunan Perikanan PL

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERIKANAN

 

LAPORAN PRAKTEK LAPANG

 

OLEH:

                                    NAMA            : IBNU MALKAN HASBI

                                    N I M               : L 241 10 276

                                    KELOMPOK : III (TIGA)

                                    ASISTEN      : Abdul Muhajirin, S.pi

PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN

JURUSAN PERIKANAN

FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

 

I. PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Wilayah kedaulatan dan yuridiksi Indonesia membentang luas di cakrawala katulistiwa dari 94 ^o sampai 141^o Bujur Timur dan 6 ^o Lintang Utara sampai 11 ^o Lintang Selatan, dan merupakan negara kepulauan. Kepulauan Indonesia terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil dan memiliki garis pantai 81.00 km terpanjang ke dua di dunia, serta luas laut 5,8 juta km² (G. Jusuf, 1999).

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi kekayaan sumberdaya alam baik hayati maupun non-hayati yang melimpah.Sebagian besar kekayaan sumberdaya alam yang dimilikinya terdapat di wilayah pesisir dan laut.Letak strategis di wilayah khatulistiwa yang beriklim tropis dan diapit oleh dua buah samudera menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi (mega biodiversity).Pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tersebut diharapkan mampu menciptakan industri berbasis perikanan tangkap yang maju dan bernilai tambah tinggi, sehingga dapat berperan serta dalam meningkatkan ketahanan pangan bangsa dan dunia (Anonim, 2011).

Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di Makassar terletak antara 0o12' – 8o Lintang Selatan dan 116o48' – 122o36' Bujur Timur, yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat di sebelah utara dan Teluk Bone serta Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah timur. Batas sebelah barat dan timur masing-masing adalah Selat Makassar dan Laut Flores. Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tercatat 45 764,53 km persegi yang meliputi 20 Kabupaten dan 3 Kota. Kabupaten Luwu Utara kabupaten terluas  dengan luas 7 502,68 km persegi atau luas kabupaten tersebut merupakan 16,46 persen dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan (batukar.info, 2013).

Potensi sektor perikanan Provinsi Sulsel meliputi perikanan laut dan perikanan darat (tambak air payau, kolam, sawah, danau, sungai, dan rawa). Berdasarkan data produksi perikanan menurut kabupaten/kota di Sulsel pada tahun 2005 menunjukkan, secara keseluruhan produksi perikanan laut mencapai 315.734 ton dengan daerah pengahasil terbesar adalah Kabupaten Bone sebesar 67.707,9 ton. Kemudian menyusul Kabupaten Jeneponto dengan 43.670,7 ton, Kabupaten Takalar sebesar 39.543,5 ton.Sementara produksi perikanan darat secara keseluruhan mencapai 425.753,44 ton yang meliputi tambak 391.745,40 ton, kolam 13.798,90 ton, sawah 37,442 ton, danau 14.252,40 ton, dan sungai 2.091,4 ton, dan produksi perikanan rawa mencapai 5.919,30 ton.Sekitar 70 persen potensi ikan tangkap atau sekitar 600 ribu ton dari 900 ton total sumber daya ikan tangkap di Sulawesi Selatan belum dimanfaatkan Sulawesi Selatan menyimpan potensi sumberdaya kelautan, baik hayati maupun non hayati yang cukup menjanjikan untuk dikelola. Potensi ini bukan hanya menjadi aset lokal namun juga nasional jika dikelola dan dimanfaatkan secara arif dan bijaksana..

Kabupaten Takalar adalah salah satu Kabupaten dalam wilayah propinsi sulawesi selatan yang memiliki luas yakni 566,51 km² dengan rincian wilayah yakni berada di lintang selatan 5,30° ± 5,38° dan bujur timur 119,22° ± 199,39°. Takalar berbatasan dengan kota Makassar dan Kabupaten Gowa pada sebelah utara, Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gowa sebelah timur, laut Flores pada sebelahselatan dan selat makassar pada sebelah baratnya (Dinas Perikanan Kabupaten Takalar, 2005)

Keunggulan geografis ini menjadikan Takalar sebagai alternatif terbaik untuk investasi atau penanaman modal.Dengan fasilitas pelabuhan yang ada, Takalar memiliki potensi akses regional maupun nasional sebagai pintu masuk baru untuk kegiatan industri dan perdagangan untuk kawasan Indonesia Timur.Demikian pula dengan sarana dan prasarana transportasi darat seperti; akses jalan menuju kota Makassar, jarak yang relative tidak jauh dari pelabuhan, potensi pariwisata yang didukung dengan keadaan alam, kehidupan masyarakat, kondisi sosial budaya dan dunia usaha.  (www.kmb-sulsel.net/,2011).

Melihat potensi pembangunan indonesia, maka dirasa perlu dilakukan praktek lapang kebijakan dan strategi pembangunan untuk melihat kebijakan pemerintah dalam mengatur pembangunan di lokasi praktek lapang.

B.Tujuan dan Kegunaan

Tujuan di laksanakannya praktek lapang kebijakan dan strategi pembangunan adalah :

1.Untuk melihat kebijakan dan strategi pembangunan pemerintah dilokasi praktek

2.Untuk mengetahui kebijakan yang tepat dalam pengelolaan masyarakat pesisir.

   Kegunaan di laksanakannya Praktek lapang kebijakan dan strategi pembangunan adalah: untuk membandingkan materi yang di dapatkan di bangku kuliah dengan keadaan di lokasi praktek.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A.   Pengertian kebijakan dan strategi

kebijakan adalah tindakan yang diperlukan untuk dibuatnya sebuah kebijakan, baik kebijakan yang baru sama sekali, atau kebijakan yang baru sebagai konsekuensi dari kebijakan yang sudah ada (nugroho, 2004)

Strategi adalah arah dan cakupan jangka panjang organisasi untuk mendapatkan keunggulan melalui konfigurasi sumber daya alam dan lingkungan yang berubah untuk mencapai kebutuhan pasar dan memenuhi harapan pihak yang berkepentingan .( Henry Mintzberg,1998)

Pembangunan adalah segala upaya yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. (Mohammad Ali, 2001)

Kebijakan strategi pembangunan adalah strategi sebagai rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis pembangunan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari pembangunan dapat dicapai (WF Glueck dan LR Jauch,  1999)

B.   Permasalahan pembangunan perikanan dan kelautan

Pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir dan sentra-sentra perikanan merupakan salah satu fokus dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2011 mencapai 30,02 juta jiwa.  Sebagian besar dari jumlah tersebut adalah masyarakat kelautan dan perikanan.  Kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial.

Pembangunan ekonomi nasional berbasis kelautan dan perikanan secara langsung maupun tidak langsung dilaksanakan untuk percepatan pengentasan kemiskinan. Permasalahan mendasar kualitas masyarakat kelautan dan perikanan yang menyebabkan kemiskinan adalah kurangnya akses permodalan, pasar dan teknologi, perlindungan sosial budaya, tidak memiliki aset sebagai modal aktif, rendahnya kualitas lingkungan serta lemahnya kelembagaan nelayan, pembudidaya, pengolah/pemasar ikan, masyarakat petambak garam rakyat, dan masyarakat pesisir lainnya.(Anonim, 2012)

C.   Kebijakan dan strategi yang tepat dalam pengelolaan masyarakat pesisir

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan kesepakatan global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai tahun 2009 telah menginisiasi program pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) yang terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

PNPM Mandiri KP Tahun 2012 dilakukan melalui tiga komponen yaitu Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dan  Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) serta Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT). Selanjutnya untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri KP Tahun 2012 yang terdapat di 4 (empat) unit kerja eselon I KKP, Menteri Kelautan dan Perikanan membentuk Tim Koordinasi yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal dengan anggota dari masing-masing  unit kerja eselon I terkait.

upaya kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan melalui fasilitasi bantuan pengembangan usaha bagi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar ikan, petambak garam rakyat dan masyarakat pesisir dalam wadah Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan (KUKP). KUKP merupakan kelembagaan masyarakat kelautan dan perikanan pelaksana PNPM Mandiri KP untuk penyaluran bantuan pengembangan usaha bagi anggota kelompok. Untuk mencapai hasil yang  optimal dalam pelaksanaan PNPM Mandiri KP, KUKP didampingi oleh tenaga pendamping  dari Penyuluh Perikanan PNS,  Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK), penyuluh swadaya dan/atau tenaga pendamping PUGAR. Melalui pelaksanaan PNPM Mandiri KP diharapkan KUKP dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar ikan, petambak garam rakyat, dan masyarakat pesisir lainnya (Anonim, 2012)

D.   Identifikasi kebutuhan dalam aktivitas ekonomi yang sehubungan dengan pekerjaan

Nelayan merupakan mata pencaharian sebagian besar masyarakat pesisir. Keberadaan nelayan sangat identik dengan kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya terutama dibidang sosial ekonomi, di mana ketergantungan masyarakat nelayan pada sumber daya laut, keadaan cuaca dan alam sehingga pendapatan mereka juga tergantung kondisi alam. Jika lingkungan alam terganggu maka mereka tidak bisa melaut atau mencari ikan.

Pekerjaan nelayan sudah menjadi budaya atau kebiasaan turun menurun bagi masyarakat pesisir dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehingga sampai saat ini mereka masih bernelayan Peran dan partisipasi  dalam menopang kegiatan ekonomi terlihat dari aktifitas perempuan yang bekerja sebagai nelayan dengan melakukan produksi dan distribusi hasil tangkapan berupa kerang sebagai upaya memperkuat kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir yang lemah.(Antaranews, 2013)

Salah satu bentuk strategi sosial (adaptasi) yang senantiasa dilakukan dalam menghadapi lingkungan pekerjaan serta kondisi-kondisi dari berbagai keterbatasan yang dialami adalah melalui pertukaran sosial atau jaringan sosial. Konteks jaringan sosial (social net) untuk jaringan produksi dan pemasaran yang terbentuk, ternyata seringkali kepadanya hanya ditempatkan atau diposisikan sebagai objek eksploitatif oleh para pemilik modal.  Harga ikan maupun komoditas budidaya, sebagai sumber pendapatan mereka, tetap ”dikendalikan” oleh para pemilik modal atau para pedagang/tengkulak, sehingga distribusi pendapatan menjadi sangat tidak merata (Bailey, 1982)

E.    Klasifikasi Identifikasi kebutuhan dalam aktivitas pekerjaan

Masyarakat daerah pesisir merupakan masyarakat yang mayoritas penghasilannya sehari-hari dari hasil laut, mereka itu adalah para nelayan. Aktivitas sehari-hari adalah menangkap ikan dan mengumpulkan hasil laut seperti kepiting, rumput laut, kerang, tiram dan sebagainya. Umumnya hidup di kawasan pesisir pantai sangat dipengaruhi oleh kondisi alam yang tidak menentu, terutama terjadinya angin, gelombang laut, sehingga aktivitas melaut terganggu dan tidak terjadi sepanjang masa. Secara otomatis penghasilan masyarakat pesisir akan menurun. Kasus ini merupakan problem bagi masyarakat pesisir dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bila kebutuhan tidak terpenuhi, maka mereka akan mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan hidup yang akhirnya mengakibatkan miskin.

Kejadian yang tidak mendukung aktivitas melaut mereka sehari-hari kerap kali disebut dengan musim paceklik, dimana penghasilan mereka yang sudah bergantung kepada nasib dan sedikit akan bertambah menurun secara draktis. Pekerjaan sampinganpun tidak dapat memberikan jaminan mereka bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Akhirnya mereka harus berhutang kepada juragan yang membeli ikannya, atau kepada masyarakat lain secara umum.
            Berdasarkan beberapa realita dan penelitian yang terjadi, mayoritas penyebab kemiskinan nelayan adalah kemiskinan struktural, dimana umumnya ketika musim paceklik tiba mereka berhutang pada juragan-juragan. Utang akan dibayar saat kondisi alam membaik dan hasil tangkapan ikan melimpah. Prasyaratnya adalah nelayan harus menjual hasil tangkapannya pada juragan dengan harga yang ditentukan juragan. Implikasi dari hal ini malah memperburuk dan memperkeruh masalah, dimana seharusnya mereka mendapatkan bantuan malah ditambah dengan beban yang menyulitkan. Pantas dari beberapa kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akhirnya ada praktek pencurian hasil tangkapan nelayan lain, penggunaan pukat harimau, pengeboman dengan potas sehingga bibit ikan dan sejenisnya mati dan intinya merusak lingkungan. (Wikipedia, 2010)

III.   METODOLOGI PRAKTEK

A. Waktu dan Tempat

Praktek lapang Perencanaan mata kuliah kebijakan strategi dan pembangunan dilaksanakan pada hari sabtu-minggu, tanggal 20-21 April 2013, yang bertempat di Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

B. Sumber Data

Ada pun sumber data yang digunakan antara lain:

1.   Data primer adalah data yang diperoleh dari observasi atau wawancara  secara langsung di lapangan.

2.   Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku atau pustaka lain yang digunakan sebagai pengangan pembelajaran.

C. Metode Pengambilan Data

Ada pun metode pengambilan data yang digunakan antara lain:

1.   Observasi yaitu peninjauan langsung kelapangan.

2.   Wawancara adalah matode pengambilan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden.

DAFTAR PUSTAKA

http://dhkangmas.wordpress.com/2011/02/01/melembagakan-kelembagaan-petani-pedesaan/

http://suara-anak-nelayan.blogspot.com/2009/09/peranan-lembaga-adat-terhadap.html

http://indramunawar.blogspot.com/2009/04/organisasi-dan-lembaga-serta.html

http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/197105042005012-FARIDA_SARIMAYA/TEORI_SOSIAL_BUDAYA/TTSB.pdf

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Takalar

http://batukar.info/system/files/Susel%20DA2008.pdf